Kelangkaan LPG 3 Kg Kembali Dikeluhkan, Iswandi Desak Pengawasan dan Penindakan Tegas

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi

Samarinda, klikmerdeka.com – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi keluhan masyarakat di Kota Samarinda. Selain sulit ditemukan, harga gas melon di tingkat pengecer juga disebut terus mengalami kenaikan hingga memberatkan warga, khususnya masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Keluhan tersebut disampaikan salah seorang warga bernama Prayitno saat agenda tatap muka bersama anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi. Dalam pertemuan itu, Prayitno mengungkapkan bahwa harga LPG 3 kilogram di lapangan kini kerap menembus angka Rp30 ribu per tabung. Bahkan, menurutnya, mencari LPG dengan harga Rp20 ribu saja sudah sangat sulit ditemukan di sejumlah wilayah.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta masyarakat untuk lebih aktif melaporkan berbagai temuan terkait distribusi LPG subsidi yang dinilai tidak sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa laporan masyarakat sangat penting sebagai dasar untuk melakukan penindakan terhadap pangkalan maupun pihak yang diduga melakukan pelanggaran distribusi, Jumat (22/5/26).

“Kalau menemukan hal seperti itu, tolong dicatat alamatnya, pangkalannya di mana. Kami tidak tinggal diam. Begitu ada kejadian dengan harga yang jauh di atas ketentuan, segera laporkan ke kami,” tegas Iswandi.

Ia menjelaskan, salah satu kendala terbesar dalam melakukan pengawasan di lapangan adalah minimnya bukti konkret dari masyarakat. Menurutnya, sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah distribusi LPG yang tercatat dengan kondisi nyata di lapangan.

“Misalnya pangkalan seharusnya menerima 40 tabung, tetapi yang datang hanya 30 tabung. Kalau ada harga yang tidak masuk akal, sebenarnya bisa langsung kita tindak. Namun kalau tidak ada data dan laporan, tentu akan sulit dilakukan penelusuran,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, Iswandi juga menyoroti masih banyaknya penggunaan LPG subsidi oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima. Berdasarkan aturan, pelaku usaha dengan omzet tertentu, termasuk warung makan dengan pendapatan di atas Rp900 ribu per hari, seharusnya sudah menggunakan LPG non-subsidi.

Namun pada kenyataannya, kata dia, masih banyak pelaku usaha yang tetap memakai LPG 3 kilogram sehingga berdampak terhadap ketersediaan stok bagi masyarakat kecil.

“Seharusnya mereka menggunakan gas non-subsidi. Kenapa sering terjadi kelangkaan? Karena masih banyak yang tidak berhak justru ikut menggunakan LPG subsidi,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Samarinda mendorong adanya pendataan kebutuhan LPG subsidi di tingkat masyarakat. Menurut Iswandi, pendataan per RT maupun gabungan beberapa RT dapat membantu pemerintah dalam menentukan jumlah kebutuhan riil masyarakat sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.

“Kita ingin distribusi bisa lebih terpusat dan tertata. Misalnya dalam beberapa RT dibuat satu titik distribusi, sehingga ketika pasokan datang bisa langsung dilaporkan dan dibagikan dengan jelas. Ini untuk menghindari warga harus berkeliling mencari gas,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi dilema bagi masyarakat. Di satu sisi warga merasa keberatan dengan harga tinggi, namun di sisi lain kebutuhan memasak membuat mereka terpaksa membeli LPG dengan harga mahal.

“Kalau masyarakat tidak membeli, tentu penjual tidak akan menaikkan harga seenaknya. Tetapi kenyataannya masyarakat juga membutuhkan untuk memasak setiap hari. Ini memang jadi persoalan bersama yang harus segera dicari solusinya,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Iswandi menegaskan bahwa pengawasan distribusi LPG subsidi akan terus diperkuat secara bertahap. Namun ia kembali mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan agar penindakan terhadap pelanggaran distribusi dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. (fon/adv)