Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah. Ketimpangan fasilitas antara sekolah di pusat kota dan kawasan pinggiran dinilai masih menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan masih ada beberapa kawasan yang mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, baik dari sisi bangunan sekolah, ruang belajar hingga sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di tiap wilayah.
“Di beberapa wilayah seperti Samarinda Seberang, sarana pendidikan belum merata dan masih terpusat di daerah kota,” ujar Novan, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai pembangunan fasilitas pendidikan selama ini masih lebih banyak terfokus di kawasan perkotaan, sementara daerah pinggiran belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Akibatnya, sejumlah sekolah di wilayah tertentu masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda akan melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan pendidikan secara lebih rinci di setiap wilayah.
Menurut Novan, pemetaan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan prioritas pada masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP.
“Ke depan kita akan mapping per segmen, mulai dari TK, SD hingga SMP. Jadi penanganannya tidak digabung, tapi lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pembangunan fasilitas pendidikan lebih tepat sasaran dan tidak lagi dilakukan secara umum tanpa melihat kebutuhan riil di lapangan.
Selain persoalan pemerataan sarana pendidikan, Novan juga menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk pendidikan anak usia dini. Ia menyebut sektor PAUD dan TK kini menghadapi persoalan serius karena keterbatasan anggaran.
Padahal, menurutnya, pemerintah saat ini telah menerapkan program wajib belajar 13 tahun yang seharusnya diiringi dengan penguatan pendidikan usia dini sebagai fondasi utama pembentukan kualitas sumber daya manusia.
“PAUD dan TK ini jadi persoalan juga, karena tidak ada anggarannya lagi. Padahal kita sudah masuk wajib belajar 13 tahun,” katanya.
DPRD Samarinda pun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sekaligus memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
“Kita akan cari solusi, minimal dengan mengefisienkan anggaran yang ada, tapi juga tetap mendorong adanya dukungan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (fon/adv)












