Ketua Komisi I DPRD Samarinda Tolak Pemangkasan Anggaran oleh Presiden Prabowo

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra (dokumentasi pribadi)

Samarinda, klikmerdeka.com – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun menuai penolakan dari berbagai pihak.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut, mengingat anggaran yang ada saat ini saja masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan di Kota Tepian.

Kebijakan ini mencakup pemotongan dana di sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus memangkas anggaran sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen dari total pagu Rp 6,39 triliun.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga terkena dampak dengan pemangkasan Rp 81,38 triliun dari total pagu Rp 110,95 triliun, atau setara 73,34 persen.

Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memangkas Rp 3,66 triliun dari anggaran Rp 5,27 triliun atau sebesar 69,4 persen.

Menanggapi kebijakan ini, Samri Shaputra menilai pemangkasan anggaran akan semakin memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama di Samarinda.

Ia menekankan bahwa dengan anggaran saat ini saja, masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi.

“Ya, kalau melihat kebutuhan sebenarnya anggaran kita yang ada saja sekarang ini tidak cukup. Apalagi kalau nanti dipotong,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemangkasan anggaran otomatis akan berdampak pada program pembangunan di Samarinda.

Padahal, APBD murni tahun anggaran 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp 4,9 triliun, lebih kecil dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,1 triliun.

“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju. Efisiensi ini akan mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan,” tegasnya.

Samri berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang, terutama dalam konteks dampaknya terhadap daerah. Dengan kebutuhan yang terus meningkat, pemangkasan anggaran justru bisa menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)