Daerah  

KNPI Kukar Desak DPRD Segera Gelar Paripurna RAPBD 2026: Jangan Abaikan Kepentingan Rakyat

Ketua DPD KNPI Kukar, Rian Tri Saputra. (Istimewa)

Tenggarong, klikmerdeka.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara mendesak DPRD segera melaksanakan rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Desakan ini muncul menyusul batalnya agenda paripurna pada 31 Oktober 2025 yang dinilai berpotensi menghambat proses pembangunan daerah.

Ketua DPD KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menilai keterlambatan pelaksanaan paripurna mencerminkan lemahnya tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kukar telah lebih dulu menunjukkan kesiapan.

“Pemkab Kukar sudah bersurat sejak 25 September 2025 kepada Ketua DPRD untuk menjadwalkan penyampaian Nota Keuangan RAPBD. Tapi sampai hari ini, paripurna belum juga dilaksanakan. Artinya bukan Pemkab yang lambat, tapi DPRD yang tidak serius,” ujar Rian, Sabtu (1/11).

Rian juga menyinggung pernyataan Ketua DPRD yang sebelumnya menyalahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada pembahasan Perubahan APBD 2025. Namun kini, menurutnya, situasi justru berbalik.

“Sekarang DPRD yang tidak bekerja cepat. Dokumen sudah siap, tapi paripurna tak kunjung jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rian menyoroti kebiasaan perjalanan dinas anggota DPRD yang dinilainya lebih sering dilakukan dibandingkan rapat resmi yang menyangkut kepentingan publik.

“Jangan sampai mereka lebih sibuk plesiran daripada bekerja. Perjalanan dinas tidak akan berarti jika fungsi legislasi dan penganggaran terbengkalai,” sindirnya.

Selain itu, Rian menilai Ketua DPRD telah mengabaikan ketentuan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengatur penyampaian Nota Keuangan paling lambat pada 31 Oktober.

“Pemkab sudah patuh dan mengunggah tanda terima nota keuangan ke sistem MCP KPK. Tapi DPRD tidak menindaklanjuti. Ini bentuk kelalaian yang mencederai transparansi,” katanya.

Rian menegaskan, jika hingga akhir November DPRD tidak juga menuntaskan pembahasan RAPBD 2026, KNPI Kukar bersama elemen masyarakat akan turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban Ketua DPRD.

“Kami tidak segan melakukan aksi besar jika DPRD terus abai. Ketua DPRD harus bertanggung jawab atas macetnya agenda dewan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa APBD adalah instrumen pembangunan, bukan alat politik.

“Keterlambatan pembahasan APBD akan menghambat realisasi janji-janji pembangunan. Kalau DPRD sengaja memperlambat, berarti mereka telah mengkhianati harapan rakyat Kukar,” pungkasnya.