KNPI Samarinda Kecam PT PHSS dan Kepolisian atas Dugaan Pencemaran Limbah serta Tindakan Represif terhadap Nelayan  

KNPI Kota Samarinda (dokumentasi pribadi)

Samarinda, klikmerdeka.com – DPD KNPI Samarinda menyatakan kekecewaannya terhadap PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) terkait dugaan pencemaran limbah di area pengeboran RIG GWDC 16 yang berlokasi di pesisir Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kalimantan Timur.

Selama lebih dari dua bulan, para nelayan telah menuntut PT PHSS untuk bertanggung jawab atas kematian massal kerang dara akibat pencemaran limbah di Sungai Tanjung Limau. Akibatnya, 299 nelayan gagal panen dan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan.

Puncaknya, nelayan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara menggelar aksi demonstrasi pada 12 Februari 2025. Namun, aksi ini tidak mendapatkan respons dari PT PHSS, hingga akhirnya pada pukul 18.05 WITA, aparat kepolisian membubarkan massa dengan tindakan represif yang berujung pada penangkapan 10 demonstran. Para demonstran kemudian dibebaskan dengan status saksi oleh Polres Bontang.

Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing menyatakan bahwa langkah pembubaran dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan unjuk rasa.

“Kami telah berusaha maksimal melalui jalur mediasi dan pendekatan persuasif. Namun, eskalasi yang terjadi di lapangan mengharuskan kami mengambil langkah tegas dan terukur untuk memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga,” ujar Alex.

Namun, pernyataan ini mendapat kritik keras dari Ketua DPD KNPI Samarinda, Ronni Hidayatullah, yang menilai tindakan aparat berlebihan dan tidak mencerminkan sikap humanis serta komunikatif.

“Tidak ada SOP yang membenarkan tindakan represif, apalagi sampai menendang dan memukul massa aksi yang terdiri dari nelayan dan masyarakat. Ini adalah bentuk pembungkaman hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Ronni.

Ia juga menilai bahwa tindakan ini mencoreng prinsip demokrasi dan dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, DPD KNPI Samarinda mendukung sikap DPP KNPI (Haris Pratama) dan DPD KNPI Kaltim (Arief Rahman Hakim) dalam mendesak pencopotan Kapolres Bontang serta pembebasan penuh 10 demonstran yang masih berstatus saksi.

Selain itu, Ronni juga meminta pemerintah bertindak tegas dan cepat dalam memediasi tuntutan nelayan agar konflik tidak semakin berlarut-larut.

“Selama tuntutan saudara-saudara kami belum terpenuhi, kami akan terus mendukung dan bersolidaritas menyuarakan hak-hak mereka. Tunduk tertindas atau bangkit melawan ketertindasan!” pungkasnya. (*)