London, klikmerdeka.com – Inggris menjadi tuan rumah pertemuan para perencana militer dari lebih dari 30 negara untuk membahas rencana pengamanan Selat Hormuz. Forum yang dimulai pada Rabu (22/4/2026) ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dengan fokus pada penyusunan strategi menjaga jalur pelayaran vital tersebut.
Misi ini dipimpin oleh Inggris dan Perancis, dengan tujuan utama memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pertemuan ini juga menjadi langkah lanjutan dari dinamika diplomatik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian Pertahanan Inggris menyebut, forum ini diarahkan untuk memperdalam perencanaan teknis terkait kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz saat situasi dinilai kondusif. Hal ini menyusul adanya kemajuan dalam pembicaraan internasional yang sebelumnya digelar di Paris.
Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, menegaskan pentingnya menerjemahkan kesepakatan diplomatik menjadi langkah konkret di lapangan.
“Tugas utama saat ini adalah mengubah konsensus diplomatik menjadi rencana bersama guna menjaga kebebasan navigasi serta mendukung terciptanya gencatan senjata yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pertemuan di London ini merupakan tindak lanjut dari forum internasional di Paris pada Jumat (17/4/2026), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron, serta dihadiri lebih dari 40 negara. Dalam forum tersebut, kedua negara menekankan bahwa kekuatan militer yang disiapkan bersifat defensif dan hanya akan dikerahkan setelah tercapai perdamaian jangka panjang.
Meski melibatkan banyak negara, Amerika Serikat dan Iran dua pihak yang terlibat konflik tidak hadir dalam pertemuan ini. Situasi di kawasan pun masih dinamis.
Sebelumnya, gencatan senjata selama dua pekan antara AS dan Iran dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/4/2026) pukul 00.00 GMT. Namun, Presiden AS Donald Trump memutuskan memperpanjang masa gencatan senjata untuk memberi ruang bagi kelanjutan negosiasi.
Meski demikian, AS tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kedua pihak pun masih saling melontarkan tudingan terkait dugaan pelanggaran kesepakatan. (*)


