Samarinda, klikmerdeka.com – Lemahnya koordinasi pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih munculnya persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi mantan pekerja.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan banyak pekerja baru mengetahui status BPJS Kesehatannya bermasalah ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, hal itu terjadi karena perusahaan tidak segera menyelesaikan administrasi setelah pekerja di-PHK.
“Setelah di-PHK itu, perusahaan tidak melapor ke BPJS Kesehatan maupun Disnaker. Nah, ini yang bahaya,” ujar Puji, Senin (15/6/2026).
Puji menjelaskan persoalan tersebut sering memicu keluhan dari masyarakat.
“Begitu dia sakit, akhirnya diputus karena tidak dibayarkan. Biasanya ributnya di situ,” katanya.
Di sisi lain, Sri Puji menilai pekerja masih memiliki kepastian terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan kan biasanya mereka bisa mencairkan dana pensiunnya atau hari tuanya. Lebih terjamin lah,” tuturnya.
Namun, menurutnya, jaminan kesehatan justru merupakan kebutuhan yang tidak boleh terabaikan.
“Tapi saya enggak tahu, yang BPJS Kesehatan ini padahal dari segi biaya lebih besar untuk kesehatan,” ungkapnya.
Sri Puji menjelaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan lintas kabupaten dan kota berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi sehingga DPRD Samarinda tidak selalu memperoleh informasi secara langsung.
“Biasanya terkait pelaporan itu wilayah provinsi. Misalnya pekerjanya orang Samarinda dan perusahaannya di luar Samarinda. Karena itu wilayah provinsi juga, antar-kota,” jelasnya.
Ia menambahkan persoalan tersebut membuat DPRD kesulitan melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang bermasalah.
“Berkaitan dengan pengawasan dari provinsi. Jadi kita lepas koordinasi, kita enggak tahu perusahaan mana yang bermasalah. Nanti kalau sudah ada laporan baru kita tahu,” ujarnya.
Sri Puji berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Disnaker, BPJS, dan perusahaan terus diperkuat agar hak pekerja pasca-PHK tetap terlindungi, terutama terkait akses terhadap layanan kesehatan. (fon/adv)












