Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti dampak buruk pernikahan siri terhadap perempuan dan anak dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Samarinda, Jumat (7/2/2025).
Wakil Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa pernikahan siri seringkali memicu masalah sosial, termasuk tingginya angka pernikahan anak dan perceraian.
“Banyak masalah yang kami tangani berawal dari pernikahan siri, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak. Meskipun regulasi sudah ada, Komisi IV juga memiliki perda terkait ketahanan keluarga,” ujarnya.
Sri Puji juga mengungkapkan jumlah kasus isbat nikah yang tertunda di Pengadilan Agama mencapai sekitar 3.000 kasus. Sebagian besar berasal dari pasangan yang menikah di usia muda dan mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Tidak hanya itu, peran penghulu liar dalam praktik pernikahan siri juga menjadi perhatian serius. Jika pembuatan perda khusus mengenai pernikahan siri sulit diwujudkan, pengawasan terhadap praktik tersebut harus diperketat.
“Jika pembuatan perda khusus sulit, pengawasan terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi perlu diperketat,” tegasnya.
Dampak sosial dari pernikahan siri, termasuk tingginya angka keterlantaran anak yang berujung pada kemiskinan, dirasakan cukup signifikan. Komisi IV DPRD Samarinda berharap seluruh perangkat daerah dapat terlibat lebih aktif dalam mencari solusi terhadap masalah ini.
“Diskusi ini perlu terus berlanjut, dan semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.












