Komisi IV DPRD Samarinda Usulkan Skema PJLP untuk Atasi Kekurangan Guru dan Tingkatkan Kesejahteraan Guru Lepas

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengusulkan penerapan skema Penanganan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru lepas di Kota Samarinda. Usulan tersebut dinilai menjadi alternatif yang paling memungkinkan di tengah terbatasnya ruang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan usulan tersebut usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda yang membahas evaluasi program tahun 2026 serta rencana kegiatan tahun 2027 di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Senin (6/7/2026).

Menurut Novan, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Samarinda hingga saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang diterima Komisi IV, jumlah kekurangan guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah mencapai lebih dari 500 orang.

“Totalnya per hari ini sudah 500 sekian. Itu tingkat SD maupun SMP,” ujar Novan.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda karena kebijakan pemerintah pusat tidak lagi membuka ruang untuk rekrutmen tenaga non-ASN. Akibatnya, pemerintah daerah harus mencari skema lain yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kebutuhan guru di sekolah-sekolah dapat terpenuhi.

Karena itu, Komisi IV bersama Disdikbud Samarinda sepakat mengusulkan agar guru lepas dapat diakomodasi melalui skema PJLP yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita ada bicara sepakat mengusulkan berkaitan tentang PJLP untuk kekurangan guru,” katanya.

Selain menjawab kebutuhan tenaga pendidik, Novan menilai skema tersebut juga menjadi langkah untuk meningkatkan kesejahteraan guru lepas. Selama ini, sebagian besar guru lepas hanya menerima honor yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas), dengan nominal yang dinilai masih jauh dari layak.

“Jangan sampai cuma pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, kan kasihan mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius karena mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dengan penghasilan yang lebih layak, diharapkan para guru dapat bekerja lebih optimal dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik.

Novan menegaskan bahwa skema PJLP menjadi salah satu solusi realistis yang dapat diterapkan saat ini. Pasalnya, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen tenaga non-ASN seperti sebelumnya.

“Kalau pakai dana Bosda maupun Bosnas kan gajinya kecil sekali untuk tenaga guru lepas. Sedangkan kita mau rekrutmen non-ASN kan sudah enggak bisa. Salah satu metode yang memungkinkan hanya metode PJLP,” jelasnya.

Ia menambahkan, usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Komisi IV berharap usulan itu mendapat dukungan sehingga kebutuhan guru di Samarinda dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan para tenaga pendidik.

“Jadi tadi saya minta untuk diusulkan dan nanti kita sampaikan ke Badan Anggaran yang ada di DPRD,” tutup Novan. (fon/adv)