Kutai Kartanegara, klikmerdeka.com – Puluhan warga dari KM 24 dan KM 28 Loa Janan, Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, turun ke jalan pada Selasa (29/4/2025), menuntut pertanggungjawaban dari PT Bara Multi Sukses Sarana (PT BSSR) dan pemerintah terkait atas dugaan aktivitas pertambangan dan pengeboran tanah PDAM yang menyebabkan longsor. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada belasan rumah warga.
Salah seorang warga KM 28 yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa peristiwa longsor telah terjadi hampir tiga bulan, namun belum ada langkah konkret dari perusahaan maupun pemerintah setempat.
“Hampir tiga bulan lamanya kami terlantar, dan tidak ada tindakan dari pihak perusahaan serta pemerintah,” ujarnya.
Koordinator lapangan aksi, Andi Hafiz, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap PT BSSR yang tidak bersedia menemui massa aksi di lokasi.
“PT BSSR tidak mau menemui kami, ini sangat mengecewakan,” ujar Hafiz singkat.
Hafiz menegaskan bahwa warga akan terus mengawal kasus ini hingga ada penyelesaian nyata, dan akan mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi untuk bersolidaritas.
“Kami akan terus berjuang dan mengajak semua lembaga serta elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas,” tegasnya.
Dalam aksinya, warga menyampaikan beberapa tuntutan penting, di antaranya:
- Pemerintah Desa Batuah dan Dusun Tani Jaya diminta segera mengganti kerugian atas 12 rumah yang rusak akibat longsor, yang diduga disebabkan oleh pengeboran dan aktivitas tambang PT BSSR.
- Gubernur Kalimantan Timur diminta membuka dokumen Amdal PT BSSR, karena lokasi pertambangan disebut berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga, melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2012.
- Jika Pemerintah Desa tidak segera menurunkan tim geologi, warga akan menghadirkan tim geologi swasta pada Selasa (29 April 2025). Jika terbukti penyebab longsor adalah pengeboran dan aktivitas tambang, warga menuntut Bupati Kutai Kartanegara mencopot Kepala Desa Batuah dan jajaran yang dinilai menelantarkan warganya sejak awal bencana di tahun 2024.
Di akhir aksi, Hafiz menyampaikan bahwa jika tuntutan warga tidak segera dipenuhi, maka massa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. (*)












