Samarinda, klikmerdeka.com – Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur dengan agenda penyampaian usulan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur harus ditunda karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal usulan hak angket tersebut. Menurutnya, seluruh anggota Fraksi PDIP hadir dalam rapat sebagai bentuk komitmen untuk memastikan proses pengawasan terhadap penggunaan APBD tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“PDI Perjuangan konsisten mengawal usulan hak angket ini. Hari ini kami hadir secara penuh untuk memastikan proses usulan hak angket dapat berjalan,” ujar Ananda saat di wawancarai oleh awak media, Rabu (10/6/2026)
Namun demikian, ia mengakui bahwa proses tersebut tidak dapat dijalankan hanya oleh satu fraksi. Pelaksanaan rapat paripurna tetap harus memenuhi ketentuan kuorum yang melibatkan seluruh unsur DPRD.
“PDI Perjuangan tidak mungkin berjalan sendiri. Kami harus bersama-sama dengan fraksi-fraksi lain. Karena kuorum tidak terpenuhi, rapat paripurna hari ini harus ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Ananda menegaskan bahwa kehadiran maupun ketidakhadiran anggota dewan dari fraksi lain merupakan sikap politik masing-masing partai. Ia enggan berspekulasi mengenai alasan sejumlah anggota DPRD tidak menghadiri rapat tersebut.
Menurutnya, seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan sesuai prosedur. Undangan telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan agenda yang dibahas hanya terkait usulan hak angket.
Ia juga membantah adanya campur tangan politik dalam proses pengajuan hak angket tersebut. Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan hadir lengkap sebagai bukti keseriusan dalam mengawal agenda pengawasan DPRD.
Ananda menjelaskan, pembahasan substansi hak angket belum dapat dilakukan karena rapat belum memenuhi kuorum. Seharusnya, setelah kuorum terpenuhi, pihak pengusul diberikan kesempatan untuk memaparkan dasar dan alasan pengajuan hak angket.
Meski ditunda, ia memastikan proses hak angket akan tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
“Hak angket tetap akan berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Kami harus tetap fokus menjalankan fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya.
Dalam usulan hak angket tersebut, terdapat sejumlah pos anggaran tahun 2025 yang dinilai perlu didalami karena diduga mengandung unsur pemborosan. Melalui mekanisme hak angket, DPRD berencana meminta keterangan dari gubernur, wakil gubernur, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi sejumlah program.
Menurut Ananda, hasil dari proses hak angket nantinya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan tata kelola APBD agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Ia kembali menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal usulan hak angket hingga seluruh proses selesai. Ananda menyebut PDIP, PKB, dan PKS hadir dalam rapat paripurna tersebut, sementara sikap fraksi lainnya merupakan keputusan politik masing-masing partai.
“Setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan Kalimantan Timur harus benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat dan digunakan secara tepat sasaran,” pungkasnya.(red)












