Samarinda, klikmerdeka.com –Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) melalui pengecer mulai 1 Februari 2025 menuai reaksi.
Langkah ini dinilai kurang sosialisasi, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama yang terbiasa membeli dari warung kelontong.
Sesuai aturan baru, masyarakat hanya bisa mendapatkan gas melon di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pengecer yang ingin tetap berjualan harus beralih status menjadi pangkalan resmi dengan mendaftarkan Nomor Induk Perusahaan (NIP).
“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain.
Ia menilai penerapan aturan tersebut terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah dan masyarakat.
“Kebijakan ini perlu mempertimbangkan garis koordinasi dengan pemerintah daerah. Seharusnya ada komunikasi yang jelas dengan provinsi atau kota/kabupaten agar masyarakat tidak kebingungan,” ujar Sani, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga memperburuk kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas melon.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya warga sudah kerepotan dengan aturan pembelian menggunakan KTP.
Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi, mencegah penimbunan, dan mendorong pengecer naik kelas menjadi distributor resmi.
Namun, Sani menilai akar masalahnya bukan pada pengecer, melainkan lemahnya pengawasan distribusi gas melon oleh pemerintah.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menambah masalah baru. Pemerintah harus memastikan distribusi benar-benar merata, bukan sekadar mengganti sistem penjualan,” tegasnya












