Marak Narkoba Berkedok Rokok Elektrik, DPRD Samarinda Siap Dukung Regulasi Pemerintah

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Maraknya penyalahgunaan narkoba yang diduga disamarkan dalam bentuk cairan rokok elektrik atau vape menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.

Fenomena tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama, mengingat perkembangan modus penyalahgunaan narkotika dapat menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pihaknya akan mengikuti setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk apabila terdapat kebijakan khusus mengenai peredaran maupun penggunaan vape.

“Kalau memang sudah menjadi regulasi resmi, tentu kami akan mengikuti,” jelas Helmi, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba tentunya telah melalui pertimbangan dari lembaga yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Karena itu, DPRD Samarinda menghormati kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pemerintah.

“BNN pasti memiliki pertimbangan dan kajian teknis dalam menyusun kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Lebih jauh, Helmi menegaskan DPRD Kota Samarinda siap menjalankan regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

“Prinsipnya kami mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Kalau regulasinya sudah ada, tentu akan kami laksanakan,” tegasnya.

Ia menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui regulasi. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar masyarakat memahami bahaya narkoba serta mampu mengenali berbagai modus baru yang digunakan untuk menyamarkan narkotika.

Helmi berharap langkah pencegahan dan pengawasan dapat terus diperkuat, khususnya di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Harapannya, lingkungan pemerintahan menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman bagi semua pihak,” pungkasnya. (fon/ adv)