Novan Minta Evaluasi Total SPMB, Dugaan Manipulasi KK Dinilai Rugikan Warga Sekitar Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan manipulasi kartu keluarga (KK) maupun perubahan titik koordinat domisili yang diduga terjadi dalam proses seleksi peserta didik baru.

Hal tersebut disampaikan Novan usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Senin (6/7/2026). Menurutnya, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan perpindahan domisili perlu ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi calon siswa yang memang tinggal di sekitar sekolah.

“Mereka dari tahun sekarang sudah menyiapkan diri pindah. Nah, sehingga itu mengurangi hak-hak orang-orang yang di sekitar wilayah sekolah tersebut,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sejumlah kawasan di Kecamatan Samarinda Ulu menjadi contoh bagaimana warga sekitar justru kesulitan memperoleh akses ke sekolah negeri terdekat. Mereka harus bersaing dengan pendaftar lain yang diduga telah mengubah alamat domisili sebelum pelaksanaan SPMB.

Meski demikian, Novan menegaskan DPRD belum dapat menyimpulkan telah terjadi pelanggaran karena belum ditemukan bukti yang cukup. Namun, indikasi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak terus berulang setiap tahun.

“Perlu penyelidikan. Walaupun kalau dikatakan bukti kecurangan ya belum ada. Tapi potensi ini harus diinventarisir,” katanya.

Komisi IV juga meminta Disdukcapil memperketat proses mutasi kartu keluarga dengan memastikan setiap perpindahan memiliki alasan yang jelas dan sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Selain itu, DPRD menerima laporan masyarakat terkait dugaan perubahan titik koordinat domisili dalam sistem SPMB. Menurut Novan, persoalan tersebut harus diselidiki secara menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan sistem teknologi informasi, tetapi juga proses penginputan data yang dilakukan di lapangan.

Untuk itu, Komisi IV meminta tim satgas SPMB bersama Disdikbud, Disdukcapil, dan Dinas Kominfo melakukan evaluasi setelah seluruh tahapan penerimaan siswa selesai. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan SPMB di Samarinda berlangsung lebih transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik. (fon/adv)