Daerah  

Ormawa Fakultas Syari’ah UINSI Tolak Surat Edaran, Nilai Ada Intervensi dan Pembungkaman Demokrasi Mahasiswa

Pertemuan Ormawa Fakultas Syari'ah UINSI

Samarinda, klikmerdeka.com – Kehidupan demokrasi mahasiswa di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda kembali mendapat sorotan. Terbitnya Surat Edaran Nomor B-018/Un./21/FASYA/KM.0301/1/2026 serta surat pernyataan Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, yang disebut-sebut berdasarkan instruksi Wakil Rektor III UINSI Samarinda, dinilai sebagai bentuk intervensi berlebihan pejabat struktural kampus terhadap ruang demokrasi mahasiswa.

Menanggapi dua dokumen tersebut, seluruh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Syari’ah menggelar rembuk bersama. Dalam forum tersebut, Ormawa secara tegas menyatakan penolakan terhadap isi surat edaran dan surat pernyataan tersebut serta menyatakan tidak akan tunduk pada kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan mahasiswa.

Menurut Ormawa Fakultas Syari’ah, surat edaran tersebut tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga mengancam prinsip dasar demokrasi kampus yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, partisipasi, serta kedaulatan mahasiswa. Mereka menilai kebijakan tersebut cacat prosedur dan kehilangan legitimasi sejak awal penerbitannya.

“Surat edaran Fakultas Syari’ah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan pejabat struktural kampus. Kebijakan ini lahir tanpa musyawarah dan tanpa legitimasi mahasiswa. Ini bukan penertiban, melainkan pembungkaman. Demokrasi mahasiswa tidak bisa dikendalikan melalui surat edaran sepihak,” ujar Ketua HMJ Muamalah, Achmad Muchlis Baihaqi.

Lebih lanjut, Ormawa menilai substansi surat edaran tersebut sebagai bentuk intervensi langsung terhadap proses Pemilihan Raya (PEMIRA) mahasiswa yang sejatinya bersifat otonom dan independen. Pembekuan yang dilakukan atas dasar dugaan kecurangan dinilai tidak disertai mekanisme pembuktian yang terbuka dan adil. Tuduhan tersebut disebut hanya dilontarkan sepihak oleh Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) tanpa proses klarifikasi yang akuntabel.

“Kebijakan pembekuan yang didasarkan pada tuduhan tanpa bukti merupakan tindakan yang tidak adil dan menunjukkan ketidakbecusan dalam mengelola demokrasi kampus. Ini adalah bentuk penghakiman sepihak yang mencederai rasa keadilan,” tegas Ketua HMJ PPI, Muhammad Thantawy.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah yang dinilai gagal menjaga netralitas dan transparansi dalam mengelola urusan kemahasiswaan. Penilaian tersebut menguat setelah beredarnya surat pernyataan yang menghentikan sementara seluruh rangkaian PEMIRA Fakultas Syari’ah dengan alasan dugaan kecurangan, serta mencantumkan frasa “berdasarkan instruksi dan arahan Wakil Rektor III”.

Bagi mahasiswa, redaksi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait batas kewenangan dan kejelasan sumber kebijakan. Hingga kini, tidak terdapat dokumen resmi maupun pernyataan terbuka dari Wakil Rektor III UINSI Samarinda yang mengonfirmasi adanya instruksi tersebut.

“Wakil Dekan III seharusnya menjadi penjamin netralitas demokrasi kemahasiswaan, bukan justru aktor pembatasannya. Ketidaktransparanan dan sikap tidak netral ini menunjukkan kegagalan menjalankan amanah jabatan,” tegas Ketua DEMA Fakultas Syari’ah, Galang Abiyu.

Ia menambahkan, jika benar terdapat instruksi dari Wakil Rektor III, maka seharusnya disampaikan secara terbuka dan resmi kepada publik kampus.

Sebaliknya, jika tidak pernah ada instruksi tersebut, maka penggunaan nama pimpinan universitas dinilai sebagai praktik yang berbahaya dan menyesatkan. Atas dasar itu, Ormawa Fakultas Syari’ah secara tegas menuntut Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah untuk mundur dari jabatannya.

Tekanan moral juga diarahkan kepada Rektor dan Wakil Rektor III UINSI Samarinda yang dinilai membiarkan praktik intervensi terhadap demokrasi mahasiswa tanpa koreksi yang jelas. Menurut Ormawa Fakultas Syari’ah, pembiaran terhadap kebijakan yang cacat prosedur dan pembekuan tanpa pembuktian menunjukkan kegagalan pimpinan universitas dalam menjaga sistem demokrasi kampus yang adil dan berkeadaban.

“Jika pimpinan universitas tidak mampu menghadirkan demokrasi kampus yang egaliter, adil, dan transparan, maka mundur dari jabatan adalah pilihan paling bermartabat,” ujar Rahman Fadhil, Komisi Internal SEMA Fakultas Syari’ah.

Ormawa Fakultas Syari’ah menegaskan bahwa sikap dan tuntutan tersebut bukan dilandasi kepentingan personal, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi kampus. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal dan melawan segala bentuk intervensi yang mengancam kebebasan serta kedaulatan mahasiswa.

“Demokrasi kampus bukan hadiah dari birokrasi. Ketika ia dirusak oleh pejabatnya sendiri, maka perlawanan mahasiswa adalah sebuah keniscayaan,” demikian pernyataan sikap Ormawa Fakultas Syari’ah secara kolektif.