Samarinda, klikmerdeka.com – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan. Kali ini, sikap tegas datang dari Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Sugiyono, yang menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Sugiyono menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang tidak dapat ditawar dengan alasan apa pun. Menurutnya, mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja dengan mengulang praktik kelam demokrasi masa lalu.
“Kedaulatan rakyat bukan hal yang bisa ditawar. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, itu sama saja mengulang sejarah kelam demokrasi, bukan demokrasi yang maju,” tegasnya.
Ia menilai demokrasi modern seharusnya memberi ruang partisipasi langsung kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Pilkada langsung, lanjut Sugiyono, bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan simbol perjuangan panjang reformasi yang diperoleh melalui pengorbanan besar, baik secara sosial maupun politik.
Sugiyono juga mengkritik keras alasan ekonomis yang kerap dijadikan dalih untuk mengusulkan pilkada melalui DPRD, seperti efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Menurutnya, logika tersebut sangat berbahaya jika dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan demokrasi.
“Perjuangan reformasi tidak boleh dikhianati hanya karena alasan ekonomis. Jangan menghitung untung-rugi dengan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat diukur semata-mata dengan kalkulasi biaya dan efisiensi. Demokrasi adalah nilai, bukan proyek anggaran. Ketika hak rakyat untuk memilih pemimpin dicabut, maka yang hilang bukan hanya proses pemilu, tetapi juga legitimasi moral dan politik dari kekuasaan itu sendiri.
Lebih lanjut, Sugiyono mengingatkan bahwa pilkada langsung merupakan sarana penting bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memberikan mandat sekaligus hukuman politik kepada pemimpin yang gagal menjalankan amanah.
“Jika pemimpin dipilih oleh elite, maka orientasi kekuasaannya juga akan condong ke elite. Rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.
Sugiyono menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kaltim berdiri teguh menjaga prinsip demokrasi kerakyatan dan menolak segala bentuk kemunduran demokrasi. Ia menyebut pilkada langsung sebagai hasil konsensus reformasi yang lahir dari tuntutan sistem politik yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif.
Di tengah dinamika politik nasional, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, akademisi, dan aktivis demokrasi untuk bersuara menjaga hak pilih rakyat. Menurutnya, sikap diam hanya akan membuka jalan bagi kemunduran demokrasi secara perlahan.
“Demokrasi bukan hadiah dari negara, melainkan hasil perjuangan rakyat. Jika hari ini kita membiarkan hak itu dikurangi, maka esok hari hak-hak lain bisa ikut dicabut,” pungkasnya.
Penolakan ini menambah daftar suara kritis terhadap wacana pilkada melalui DPRD yang dinilai berpotensi menggerus substansi demokrasi dan menghidupkan kembali praktik politik tertutup di masa lalu.












