Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota menanggung biaya pemecahan sertifikat tanah milik warga yang telah dihibahkan untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan akibat perubahan fungsi lahan yang kini telah digunakan sebagai fasilitas umum.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan lahan yang telah dihibahkan harus segera dipisahkan dari sertifikat induk milik masyarakat. Penyelesaian administrasi pertanahan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah.
“Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, keterlambatan pemecahan sertifikat berpotensi membuat warga tetap menanggung kewajiban pajak atas seluruh bidang tanah, meskipun sebagian lahannya telah digunakan sebagai badan jalan.
“Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya.
Samri menegaskan, pemerintah perlu menetapkan instansi penanggung jawab sekaligus menyiapkan anggaran untuk proses pemecahan sertifikat. Dokumen hibah juga harus diselesaikan secara resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Komisi I menilai perlu ada penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait perencanaan pembangunan, termasuk penyelesaian status lahan sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan.
“Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya.
Samri menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan proyek karena pembangunan berjalan ketika administrasi pertanahan belum sepenuhnya diselesaikan.
“Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” pungkas Samri.
Komisi I berencana mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui rapat lanjutan. DPRD berharap Pemkot segera menuntaskan administrasi dan pembiayaan pemecahan sertifikat agar warga tidak menanggung beban atas tanah yang telah digunakan untuk kepentingan publik. (fon/ adv)












