Samarinda, klikmerdeka.com – Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca, menilai proses pendataan masyarakat yang menjadi dasar penentuan desil masih perlu dievaluasi agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
Menurutnya, pemerintah hanya menggunakan data hasil pendataan petugas di lapangan sehingga ketelitian petugas menjadi faktor utama dalam menentukan ketepatan sasaran bantuan.
“Kalau pemerintah itu tinggal menerima laporan saja. Yang menentukan kualitas data ya petugas pendata di lapangan,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Ia mengatakan masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, mulai dari warga yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan hingga masyarakat miskin yang justru tidak masuk kategori penerima.
Markaca menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial karena masyarakat yang layak menerima bantuan kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi.
“Pendataan itu harus disesuaikan. Jangan sampai orang yang tidak berhak menerima terus yang berhak malah tidak menerima,” katanya.
Menurutnya, petugas tidak cukup hanya mencatat kondisi rumah warga. Mereka juga harus mengetahui kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh, termasuk sumber penghasilan, status pekerjaan hingga beban tanggungan.
Ia mencontohkan seorang janda yang tinggal di rumah peninggalan suaminya. Meski rumahnya terlihat layak, bukan berarti kondisi ekonominya mampu.
“Secara penghasilan dia tidak punya, nah itu tidak dimasukkan,” ujarnya.
Markaca juga menilai keluarga yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup semestinya masuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Ia bahkan mengaku pernah mengalami kesalahan data karena masih tercatat sebagai penerima raskin meski sudah tidak memenuhi syarat.
Sebagai solusi, Markaca mengusulkan agar ketua RT dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan karena dinilai paling memahami kondisi riil masyarakat.
“RT lebih tahu siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Itu sebabnya mereka harus dilibatkan,” tegasnya. (fon/adv)












