Perluas Akses Pasar UMKM, Iswandi Dorong Kemitraan dengan BUMD dan Ritel Modern

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Pemberdayaan usaha mikro di Kota Samarinda dinilai membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaku UMKM memperoleh dukungan menyeluruh, mulai dari permodalan, peningkatan kualitas produk, penyediaan tempat usaha hingga perluasan akses pemasaran.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan keterpaduan program menjadi kunci dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro.

Menurutnya, perda tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun program kerja sekaligus menentukan prioritas anggaran. Regulasi yang telah disahkan tidak boleh berhenti sebagai aturan administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata.

“Tugas DPRD bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan peraturan daerah dijalankan dan diakomodasi dalam APBD,” ucap Iswandi, Senin (12/10/2026).

Ia menjelaskan, setiap OPD perlu mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya. Koordinasi antarlembaga penting agar program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, maupun berhenti tanpa pendampingan berkelanjutan.

Selain OPD, BUMD juga diharapkan terlibat dalam membangun kemitraan dan membuka akses pemasaran bagi produk lokal. Pemerintah dapat memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu menembus jaringan ritel modern maupun menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta.

Namun, peluang tersebut harus diimbangi kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar kualitas, legalitas produk, kapasitas produksi, serta kesinambungan pasokan.

Iswandi juga mendorong keterlibatan UMKM dalam kegiatan pembangunan dan pengadaan barang maupun jasa di lingkungan pemerintah daerah, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, perluasan pasar dapat menciptakan transaksi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Ia menegaskan, DPRD akan mengawal pelaksanaan perda melalui fungsi pengawasan agar program dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha.

Melalui sinergi OPD, BUMD, dan dunia usaha, pemberdayaan UMKM diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing produk Samarinda. (fon/ adv)