Perpendek Rantai Pasok Pangan, Sani Usulkan Penguatan Koperasi Petani dan Nelayan

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Perluasan akses pemasaran bagi petani dan nelayan dinilai penting untuk memperpendek rantai distribusi pangan di Kota Samarinda. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keuntungan produsen sekaligus menekan harga bahan pangan di tingkat konsumen.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan panjangnya rantai perdagangan selama ini berpengaruh terhadap biaya distribusi dan harga jual. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus membayar lebih mahal, sementara keuntungan yang diterima petani dan nelayan belum optimal.

“Rantai pasok harus dipersingkat agar petani mendapat keuntungan layak dan masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau,” ujar Sani di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (9/10/2026).

Ia mengusulkan pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan memfasilitasi pemasaran hasil produksi lokal. Beberapa langkah yang dapat dikembangkan di antaranya pasar tani, koperasi, serta pemanfaatan platform digital daerah.

Menurutnya, keberadaan koperasi dapat menjadi wadah bagi petani, kelompok tani, dan nelayan untuk mengonsolidasikan hasil produksi sebelum dipasarkan. Sementara platform digital dapat mempertemukan produsen dengan pembeli secara lebih langsung.

Sani juga menekankan pentingnya kemitraan berkelanjutan agar produsen memiliki kepastian pasar dan mampu merencanakan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan cadangan pangan, terutama beras, minyak goreng, dan gula. Hal ini penting mengingat sebagian kebutuhan Samarinda masih bergantung pada pasokan luar daerah.

“Cadangan pangan daerah merupakan benteng terakhir saat pasokan terganggu. Karena itu, stok harus dikelola dengan baik,” katanya.

Sani turut mendorong pembahasan kebutuhan cadangan pangan, subsidi transportasi, dan peningkatan infrastruktur logistik bersama Badan Anggaran DPRD. Usulan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Ia juga meminta pengawasan perdagangan diperketat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan stok pangan. Dengan kebijakan terintegrasi, ia berharap distribusi semakin efisien, produsen memperoleh keuntungan layak, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. (fon/ adv)