Samarinda, klikmerdeka.com – Polder Air Hitam menjadi salah satu kawasan yang saat ini ramai dikunjungi warga Kota Samarinda. Melihat potensi tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memaksimalkan kawasan tersebut agar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali air, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata.
Menurut Sani, Polder Air Hitam memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat apabila dikelola dan ditata secara lebih terarah. Pengembangan kawasan juga perlu mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta kelestarian lingkungan.
“Kawasan ini jangan hanya dimanfaatkan sebagai tampungan air, tetapi juga bisa menjadi ruang publik yang nyaman dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” kata Sani, Rabu (12/8/2026).
Lebih lanjut, Sani menilai pengembangan kawasan tersebut perlu didukung dengan infrastruktur penunjang yang memadai. Fasilitas seperti area pejalan kaki, penerangan, tempat duduk, kebersihan, hingga sarana pendukung bagi pengunjung dinilai perlu diperhatikan agar masyarakat dapat menikmati kawasan dengan nyaman.
Selain infrastruktur, Sani juga menyoroti potensi pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, keberadaan UMKM dapat menjadi bagian dari daya tarik kawasan apabila ditata dengan konsep yang baik.
“Harus ditata dengan konsep yang rapi. Produk lokal seperti kuliner khas Samarinda, kerajinan, maupun hasil karya masyarakat bisa menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan Polder Air Hitam dapat memberikan dampak ekonomi apabila dilakukan secara terencana dan melibatkan masyarakat sekitar.
Sani berharap rencana pengembangan kawasan tersebut dapat masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.
“Harapannya program ini masuk dalam RPJPD agar pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap berdasarkan kajian yang matang dan kemampuan anggaran pemerintah,” pungkasnya. (fon/adv)












