Samarinda, klikmerdeka.com – Peralihan tanggung jawab Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban anggaran daerah. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap perlu melihat mekanisme pelaksanaan serta dampaknya terhadap pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pihaknya belum ingin memberikan penilaian lebih jauh terkait kebijakan tersebut sebelum mengetahui secara utuh mekanisme dan dampaknya bagi daerah.
“Saya rasa pemerintah pusat ketika mengeluarkan kebijakan sudah dengan segala macam pertimbangannya. Jadi belum berani berkomentar lebih jauh,” ucap Ismail, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, apabila peralihan tanggung jawab tersebut bertujuan mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam pembiayaan gaji PPPK, maka langkah tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Kalau kita bicara mengurangi beban daerah untuk efisiensi beban gaji, kita setuju,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah pusat dan daerah tetap perlu memastikan adanya kejelasan terkait mekanisme pembiayaan, administrasi, serta pengelolaan kepegawaian setelah kebijakan tersebut diterapkan.
Ismail menyebut terdapat sejumlah skema yang sebenarnya dapat diterapkan dalam pengelolaan pembiayaan PPPK. Salah satunya, anggaran untuk pembayaran gaji tetap disalurkan kepada pemerintah daerah, sementara proses pembayaran dilakukan oleh daerah.
“Bisa saja sebetulnya anggarannya diberikan ke daerah, nanti daerah yang menggaji. Bisa juga begitu,” tuturnya.
Namun, jika tanggung jawab dan pembiayaan sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah pusat, maka status kepegawaian PPPK juga akan mengalami perubahan dari sebelumnya menjadi bagian dari pemerintah daerah.
“Statusnya otomatis sudah berubah dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat,” paparnya.
Menurut Ismail, perubahan tersebut tentu membutuhkan penyesuaian pada sejumlah kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu memahami secara jelas aturan yang ditetapkan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun persoalan dalam pelaksanaannya.
Menutup penjelasannya, Ismail menilai setiap kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi, termasuk berbagai aturan turunan yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Ketika ada satu kebijakan dari pemerintah pusat, berefek kemudian ke pemerintah daerah, termasuk turunan-turunan kebijakan yang ada di bawahnya,” tutupnya. (fon/Adv)












