Proyek Township Sinarmas di Samarinda Seberang Tuai Penolakan, Soroti Risiko Longsor

Sekretaris Karang Taruna Samarinda Seberang, Ahmad Naelul Abrori

Samarinda, klikmerdeka.com – Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Samarinda, khususnya wilayah Samarinda Seberang, diproyeksikan menjadi kawasan strategis bagi masuknya investasi di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah rencana pengembangan kawasan properti oleh perusahaan nasional di sektor properti, Sinarmas Land, yang kabarnya akan membangun kawasan seluas sekitar 100 hektare pada tahun 2026.

Diketahui, wacana pengembangan kawasan tersebut sebenarnya telah muncul sejak 2012–2013 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian realisasi. Kali ini, proyek tersebut disebut akan dieksekusi oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang memiliki saham pada perusahaan pengembang lokal dengan konsep pembangunan township.

Merespons rencana tersebut, Sekretaris Karang Taruna Samarinda Seberang, Ahmad Naelul Abrori, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan dan polemik yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait potensi dampak lingkungan yang berisiko terhadap permukiman warga.

“Pada 2023 lalu saja sudah terjadi longsor di Perumahan Keledang Mas. Meski telah ada kesepakatan, pihak pengembang justru wanprestasi dalam penanganannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembang lebih mengedepankan kepentingan bisnis tanpa memikirkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Abrori juga menilai ekspansi pengembangan perumahan ke arah Samarinda Seberang berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Hal itu disebabkan konsep pembangunan yang dinilai tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi kontur tanah di wilayah tersebut.

“Kita harus jujur bahwa pembangunan harus relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, jika berdasarkan AMDAL pembangunan itu layak, maka masyarakat sekitar juga harus merasakan manfaatnya, baik secara materiel maupun imateriel, bukan justru menjadi korban pembangunan,” ungkap Abrori yang juga merupakan seorang lawyer.

Berdasarkan informasi yang diterima, rencana pembangunan kawasan tersebut akan memiliki dua pintu akses utama (gate), yakni melalui Jalan Bung Tomo dan Jalan Harun Nafsi. Proyek tersebut akan melintasi setidaknya dua kelurahan dan dua kecamatan di wilayah Samarinda Seberang, sehingga memerlukan perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat.

Menurutnya, dalam praktiknya perusahaan sering mencari celah untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan agar pembangunan tidak justru merugikan warga yang tinggal di Kelurahan Baqa, Sungai Keledang, dan Rapak Dalam.

“Selama ini saja pengelolaan parit dan ruang terbuka hijau (RTH) belum tertangani dengan baik. Saat hujan, air sering menggenang di jalan bahkan mengalir ke permukiman warga. Kami tidak ingin kondisi ini semakin parah,” tegasnya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tersebut juga meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi rencana pembangunan tersebut secara kolektif dan komprehensif. Ia menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh pihak korporasi.

“Jika korporasi dijalankan dengan baik, maka kepatuhan terhadap regulasi adalah kewajiban. Semua pihak harus dilibatkan sebelum proyek dijalankan. Kami juga mendorong pemerintah mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota untuk menjalankan fungsi kontrolnya secara maksimal. Begitu juga dengan wakil rakyat di DPRD Dapil II Samarinda agar menjalankan kewenangannya secara serius dan transparan,” tutup Abrori.

Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda melalui Kecamatan Samarinda Seberang sebelumnya telah menyarankan agar pengembang melakukan langkah teknis sebelum melanjutkan pembangunan, salah satunya dengan metode cut slope.

Selain itu, hasil analisis geologi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menyebutkan bahwa jika wilayah perbukitan tidak segera dipangkas, maka beban tanah akan terus meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pergerakan tanah di bagian bawah yang dapat memperparah risiko longsor di kawasan sekitar.