Daerah  

RAPBD Kukar 2026 Buntu, Akademisi: Bupati Punya Hak Tetapkan Perkada

Tenggarong, klikmerdeka.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026 hingga kini belum mencapai kesepakatan. Memasuki 1 November 2025, pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menemui jalan buntu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas fiskal daerah.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara (Fisipol Unikarta), Martain, S.Sos., M.A., menilai situasi tersebut sudah memasuki fase krusial. Ia menegaskan, jika hingga 30 November 2025 belum tercapai kesepakatan, Bupati Kukar berwenang menetapkan APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Langkah itu bukan pelanggaran, melainkan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk menyelamatkan jalannya pemerintahan daerah,” ujar Martain kepada wartawan, Jumat (1/11).

Menurutnya, dasar hukum kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 104, 106, dan 107. Pasal 106 ayat (1) mengatur bahwa Kepala Daerah dan DPRD harus menyetujui rancangan Perda APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Sementara Pasal 107 memberi kewenangan Kepala Daerah menetapkan APBD melalui Perkada apabila dalam 60 hari setelah pengajuan tidak ada persetujuan bersama.

“Kalau DPRD dan TAPD tetap tidak mencapai kesepakatan, Bupati memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Perkada APBD 2026. Itu langkah konstitusional agar pelayanan publik, gaji ASN, dan program wajib tetap berjalan,” tegasnya.

Martain menambahkan, tidak semua jenis belanja dapat dimasukkan dalam Perkada APBD. Berdasarkan Pasal 107 ayat (2) PP 12/2019, hanya belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang dapat diakomodasi, seperti pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, serta pembayaran pinjaman dan bunga.

“Belanja seperti tunjangan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, transportasi, maupun tambahan penghasilan ASN (TPP) tidak termasuk kategori wajib. Jadi, Bupati memiliki diskresi penuh sesuai kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.

Lebih jauh, Martain mengingatkan DPRD agar tidak menjadikan APBD sebagai alat politik. Menurutnya, keterlambatan pembahasan anggaran justru dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah.

“APBD adalah instrumen pembangunan, bukan arena tarik-menarik kepentingan. Kalau pembahasan terus ditunda, yang dirugikan justru masyarakat,”.

Ia menegaskan, penerbitan Perkada APBD bukan bentuk konfrontasi eksekutif terhadap legislatif, melainkan implementasi prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan pemerintahan daerah.

“Langkah ini seharusnya dilihat sebagai tanggung jawab konstitusional Kepala Daerah untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan,” pungkas Martain.