Samarinda, klikmerdeka.com – Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat memadati halaman Kantor DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/04/2026). Aksi tersebut berlangsung sejak pagi hari dengan diwarnai bentangan spanduk tuntutan serta orasi yang menggema di bawah terik matahari.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai aspirasi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur. Sejumlah tuntutan diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif daerah.
Aliansi Rakyat Kalimantan Timur dalam pernyataan sikapnya menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, meminta DPRD Kaltim memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang ditemui di sela-sela aksi, mengapresiasi partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menilai aksi tersebut mencerminkan kepedulian publik terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir hari ini. Apa yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” ujarnya.
Ananda juga menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan yang dinilai konstruktif. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah, khususnya terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Kondisi ruang fiskal saat ini menuntut kemandirian daerah. Anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat akan kami evaluasi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, Ananda menekankan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada sektor strategis, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur, sekaligus dorongan agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (*)












