Samarinda, klikmerdeka.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, melontarkan kritik terhadap lambannya realisasi hibah lahan pemakaman bagi warga Loa Bakung oleh PT Bukit Baiduri Energi. Pasalnya, hingga kini masyarakat masih menggunakan area konsesi perusahaan sebagai lokasi pemakaman, sementara lahan pengganti yang dijanjikan belum juga memiliki kepastian.
Ronal menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengatakan warga selama bertahun-tahun hanya diberikan janji tanpa kejelasan mengenai lokasi, luas, maupun legalitas lahan hibah yang akan diserahkan.
“Warga ini butuh kepastian, bukan hanya rapat dan janji yang terus berulang. Sampai hari ini pemakaman masih berlangsung di lahan konsesi perusahaan karena lahan hibah yang dijanjikan belum juga jelas,” tegasnya, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, persoalan itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan beberapa kali dibahas bersama pemerintah, perusahaan, hingga DPRD. Namun sampai sekarang belum ada keputusan konkret yang benar-benar bisa digunakan masyarakat.
Ia menjelaskan, kebutuhan lahan pemakaman di Loa Bakung sudah muncul sejak bertahun-tahun lalu. Saat itu warga mengajukan permohonan agar disediakan lahan baru karena area pemakaman yang digunakan berada di kawasan konsesi tambang.
Di sisi lain, warga juga pernah diminta menghentikan aktivitas pemakaman di lokasi tersebut. Namun ironisnya, lahan pengganti yang dijanjikan justru belum siap.
“Ini yang menjadi keresahan warga. Bagaimana masyarakat diminta berhenti melakukan pemakaman, sementara solusi penggantinya belum ada,” katanya.
Ronal juga mengungkapkan adanya sejumlah persoalan dalam proses penentuan lahan hibah, mulai dari kondisi lahan yang dinilai kurang layak hingga persoalan status kepemilikan tanah.
Beberapa lahan yang sempat ditawarkan disebut berada di area lereng dan belum memenuhi syarat. Bahkan, ada pula warga yang mengklaim memiliki dokumen atas tanah yang direncanakan menjadi lokasi pemakaman.
“Jangan sampai nanti lahan ditetapkan, ternyata bermasalah secara hukum. Ini yang harus dijelaskan sejak awal kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Padahal, menurut Ronal, aktivitas perusahaan di wilayah tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan masyarakat juga merasakan dampaknya secara langsung.
“Warga selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan, merasakan dampak lingkungan dan perubahan wilayah. Maka kebutuhan dasar seperti lahan pemakaman seharusnya tidak dibiarkan menggantung,” katanya.
Ronal meminta pemerintah daerah dan PT BBE segera memberikan keputusan yang jelas terkait hibah lahan tersebut agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Ia juga mengingatkan agar hasil rapat dan rekomendasi yang sudah beberapa kali disampaikan tidak hanya berhenti sebagai formalitas tanpa tindak lanjut nyata.
“Jangan sampai setiap pertemuan hanya mendengar penjelasan yang sama tanpa realisasi. Masyarakat sekarang menunggu tindakan, bukan lagi janji,” pungkasnya. (fon/adv)












