Samarinda Borong Dua Penghargaan Nasional, Andi Harun Tekankan Kerja Berbasis Data

Wali Kota Samarinda, Andi Harun (kanan) saat menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), sumber: Istimewa

Balikpapan, klikmerdeka.com – Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data dan inovasi pembiayaan akhirnya berbuah pengakuan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Andi Harun, Samarinda berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, masing-masing pada kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dan Pengendalian Inflasi.

Mengutip sumber detikkalimantan, Andi Harun mengaku pencapaian ini di luar dugaan. Ia menyebut, selama ini Pemerintah Kota Samarinda lebih fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan tanpa menargetkan penghargaan.

“Selama ini kami hanya bekerja dan memastikan program berjalan optimal,” ucap Andi Harun, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, seluruh kebijakan di Samarinda dirancang dengan pendekatan berbasis data (data driven policy), sehingga penggunaan APBD lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun secara konsisten dan kolaboratif.

“Ini bukan hasil instan, melainkan melalui kerja yang berkelanjutan dan sinergi berbagai pihak,” jelasnya.

Pada kategori Creative Financing, strategi utama yang diterapkan adalah memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini bertujuan agar unit usaha daerah tidak lagi menjadi beban, tetapi mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang kini mampu membukukan laba hingga sekitar Rp100 miliar per tahun. Selain itu, sejumlah BLUD di sektor kesehatan juga mulai mencatatkan surplus.

Menariknya, surplus tersebut kini tidak hanya digunakan oleh masing-masing BLUD, tetapi juga diarahkan untuk membantu unit layanan lain yang belum mandiri secara finansial.

“Surplus bisa dimanfaatkan untuk mendukung layanan lain, sehingga tercipta sistem yang saling menguatkan,” terangnya.

Selain penguatan BUMD dan BLUD, Pemkot Samarinda juga mulai mengembangkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu proyek yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan Rumah Sakit Lamus Samarinda.

“Kami sedang mengupayakan pembangunan rumah sakit melalui skema KPBU,” tambahnya.

Sementara itu, dalam pengendalian inflasi, ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Setiap temuan di lapangan, khususnya terkait fluktuasi harga, langsung ditindaklanjuti secara cepat dan terintegrasi.

“Pengendalian inflasi dan inovasi pembiayaan kini telah menjadi budaya kerja di Pemkot Samarinda,” ujarnya.

Atas capaian tersebut, Samarinda memperoleh total hadiah sebesar Rp6 miliar. Dana itu rencananya akan digunakan untuk memperkuat layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Sesuai arahan pemerintah pusat, dana ini akan difokuskan untuk peningkatan fasilitas seperti rehabilitasi sekolah dan puskesmas,” ungkapnya.

Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama. Ia menilai, yang terpenting adalah manfaat nyata dari program yang dijalankan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang paling penting adalah kerja kita di lapangan benar-benar memberi dampak bagi warga,” pungkasnya. (*)