Samarinda, klikmerdeka.com – Persyaratan jumlah murid dalam rombongan belajar (rombel) dinilai menyulitkan tenaga pendidik di kawasan terpencil Loa Kumbar. Komisi IV DPRD Samarinda meminta pemerintah mengevaluasi penerapan ketentuan tersebut agar guru tetap memperoleh kepastian administrasi, sertifikasi, dan tunjangan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, serta tokoh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan sekolah dasar di Loa Kumbar masih berstatus filial dan menginduk pada SDN 005 Sungai Kunjang. Kondisi tersebut membuat pendataan murid dan rombongan belajar masih tergabung dalam administrasi sekolah induk.
“Sekolahnya juga masih filial, masih menginduk di SD 005 Sungai Kunjang. Ini menjadi dilema,” ujar Puji saat ditemui oleh awak media, Kamis (15/10/2026).
Salah satu kendala yang dihadapi berkaitan dengan ketentuan jumlah minimal 20 murid dalam satu rombel. Aturan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan kondisi sekolah di wilayah terpencil yang memiliki jumlah peserta didik terbatas.
Puji mencontohkan, perubahan jumlah murid dari 60 menjadi 59 orang dapat memengaruhi penghitungan rombel dan berdampak terhadap persyaratan administrasi guru.
Saat ini, sekolah di Loa Kumbar melayani 50 murid dengan delapan guru. Empat di antaranya berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sedangkan empat lainnya masih tenaga honorer.
DPRD berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membawa persoalan tersebut kepada pemerintah pusat untuk mencari kemungkinan penerapan kebijakan khusus.
“Absensi tidak harus tatap wajah, tidak harus ke sekolah induk, tapi bisa manual. Ini kan mempermudah,” ujar Puji.
Selain itu, Komisi IV menyoroti kesejahteraan guru PAUD yang mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK). Di lapangan, seorang guru bahkan dapat mendampingi empat hingga tujuh ABK.
“Sebenarnya dua guru, tapi satu orang gurunya tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan haknya. Kebijakan ini harus ditindaklanjuti. ABK di Samarinda kan banyak, sedangkan insentifnya tidak dibayarkan. Ini kan jadi masalah,” pungkasnya.
Komisi IV meminta pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut agar guru di wilayah terpencil maupun pendamping ABK memperoleh kepastian administrasi, insentif, dan hak sesuai tanggung jawabnya. (f0n/ adv)












