Sengketa Lahan Gunung Lingai Belum Selesai, DPRD Samarinda Kembali Pertemukan Kedua Pihak

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Sengketa lahan di Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, hingga kini belum menemukan titik temu. DPRD Kota Samarinda kembali memfasilitasi mediasi antara dua pihak yang sama-sama mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

Mediasi digelar melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Samarinda bersama pihak Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, serta kedua belah pihak yang bersengketa, Rabu (16/9/2026).

Agenda tersebut menjadi mediasi kedua yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Samarinda untuk membahas persoalan kepemilikan lahan yang belum terselesaikan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra, menjelaskan, sengketa tersebut berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan yang didukung dokumen berbeda.

“Jadi ada lahan yang diakui oleh kedua belah pihak, yang satunya sertifikat, yang satunya segel. Masing-masing merasa memiliki hak di situ, ini yang coba kita mediasi,” jelas Shamri.

Ia menerangkan, persoalan bermula ketika pihak yang memiliki sertifikat hendak memperbarui sertifikat lamanya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam proses tersebut, diperlukan persetujuan dari pihak kelurahan.

Namun, pihak kelurahan masih belum menyetujui berkas persyaratan tersebut lantaran terdapat pihak lain yang turut mengklaim lahan dimaksud.

“Lurah ini lebih kepada kehati-hatian dan khawatir, karena di sisi lain lurah juga mengetahui bahwa tanah itu ada juga yang mengklaim,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Gunung Lingai, Siti Zubaida, menyampaikan bahwa mediasi merupakan upaya mencari penyelesaian yang baik bagi seluruh pihak.

“Kami hanya sebatas mediasi. Kalau memang mediasi mereka, kedua belah pihak tidak bisa menerima, ya silakan untuk mereka melanjutkan,” kata Siti.

Ia menambahkan, pihak kelurahan telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

“Dengan adanya suatu masalah kita akan belajar dan untuk kebaikan bersama,” lanjutnya.

Saat ditanyakan mengenai adanya laporan ke Polda Kaltim terkait sengketa tersebut, Siti memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh.

“Saya tidak berani menjawab itu, itu kan sudah persoalan mereka. Kami sebatas itu, kami sudah berusaha untuk mediasi,” pungkasnya.

Hingga berakhirnya agenda RDP, sengketa lahan tersebut masih belum menemukan kesepakatan. DPRD Samarinda terus mendorong kedua pihak untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme yang diperlukan, dengan memperhatikan dokumen kepemilikan dan ketentuan hukum yang berlaku. (red)