Samarinda, klikmerdeka.com – Masyarakat tengah dihebohkan dengan berita pengiriman paket yang berisi kepala Babi dan Tikus dalam kurun waktu yang berbeda. Pada tanggal 19 Maret 2025, kantor Tempo dikejutkan dengan paket kiriman berisi kepala Babi tanpa telinga, yang mana paket tersebut ditujukan untuk wartawan sekaligus host Bocor Alus Politik, yaitu Francisca Christy Rosana.
Jelas ini membuat seluruh isi kantor Tempo dan netizen Indonesia heboh, sebab ini merupakan sebuah teror ancaman yang mengerikan, mengingat saat ini tengah hangat-hangatnya perbincangan mengenai penolakan terhadap RUU TNI yang berakhir disahkan menjadi UU oleh DPR RI.
Tiga hari kemudian, pada tanggal 22 Maret 2025, kantor Tempo mendapati teror paket lagi yang berisi 6 ekor tikus yang kepalanya sudah terpisah dari badannya. Ditambah saat terjadi teror ancaman kepala Babi, terdapat respon tidak menyenangkan dari Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi.
Dilansir dari Tempo.com, Hasan Nasbi sebelumnya sempat merespon teror kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Ketika ditanyai perihal kejadian tersebut, Hasan justru menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja. “Sudah dimasak saja,” kata dia di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025. Respon ini menunjukkan bahwa ketidakseriusannya pejabat negara dalam merespon hal-hal yang berupa teror dan ancaman terhadap kebebasan dan kemerdekaan Pers.
Aturan dan Dasar Hukum
Dilansir dari website Tempo.com, sebelum terjadinya teror pengiriman paket berisi 6 Tikus yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, redaksi Tempo menerima pesan ancaman melalui media sosial melalui akun Instagram @derrynoah pada 21 Maret 2025. Pengendali akun itu menyatakan akan terus mengirimkan teror “sampai mampus kantor kalian”. Tindakan ini jelas merupakan teror ancaman serius terhadap kebebasan pers, yang mana dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.
Dalam pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juga menjelaskan bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat Yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan Supremasi hukum. Dalam dasar aturan ini, sudah dijelaskan jika kebebasan pers termasuk sebagai hak asasi manusia negara dan tidak pantas mendapatkan ancaman berupa teror seperti yang telah terjadi saat ini.
Tindakan teror ini melanggar pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Teori yang berkaitan dengan isu teror dan ancaman terhadap pers
Dalam jurnal berjudul “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia” yang ditulis oleh Satrio Saptohadi, pada halaman 4 sampai 5, dijelaskan bahwa terdapat teori Pers yang disebut dengan “Teori Pers Otoritarian” yang dimana menurut teori ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Prinsip-prinsip utama teori ini adalah media selamanya (akhirnya) harus tunduk pada penguasa yang ada; penyensoran dapat dibenarkan; kecaman tidak dapat diterima terhadap penguasa atau penyimpangan dari kebijaksanaan resmi; dan wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.
Penulis Fauzan Yuzzaki Anggota Komisariat GMNI Fakultas Hukum UNMUL
DAFTAR PUSTAKA
https://www.tempo.co/politik/dewan-pers-desak-hasan-nasbi-minta-maaf-soal-pernyataan-teror-kepala-babi-1222934
https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-ke-kantor-tempo-1223101
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/85/36
Opini sepenuhnya pertanggungjawaban penulis bukan tanggung jawab klikmerdeka.com












