Samarinda, klikmerdeka.com – Persoalan sengketa lahan dan tumpang tindih kepemilikan tanah masih menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat Kota Samarinda. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, Kamis (13/8/2026).
Aris mengatakan, persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga menyangkut administrasi dan hubungan hukum antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Karena itu, penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan data, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bagian dari Komisi I DPRD Kota Samarinda yang membidangi hukum dan pemerintahan, Aris menyebut pihaknya memiliki ruang untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan.
“Kita di Komisi I sebisa mungkin memediasi masyarakat kalau memang ada hal-hal yang perlu kita sambungkan terkait hubungan hukum antara masyarakat dengan pihak terkait,” ujar Aris.
Menurutnya, DPRD tidak dapat mengambil alih kewenangan lembaga yang memiliki tugas khusus dalam menyelesaikan sengketa tanah. Terlebih, perkara yang masuk dalam ranah pembuktian hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.
Namun demikian, DPRD tetap dapat berperan sebagai jembatan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan. Fasilitasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan maupun rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.
“Sebagai lembaga kita bisa membantu fasilitasi serta memediasi sampai pada akhirnya mengeluarkan sebuah produk dalam bentuk rekomendasi,” jelasnya.
Aris menilai, penyelesaian melalui musyawarah perlu menjadi langkah awal sebelum persoalan dibawa ke proses hukum yang lebih tinggi. Mediasi diharapkan dapat mempertemukan para pihak dan mencari solusi berdasarkan dokumen serta dasar hukum yang dimiliki masing-masing.
Ia memastikan DPRD akan tetap memberikan pendampingan melalui fungsi yang dimiliki lembaga legislatif, selama persoalan tersebut menyangkut kepentingan dan hak masyarakat.
“Kami selaku wakil rakyat pasti akan membersamai sepanjang itu memang hak para masyarakat,” pungkasnya. (fon/adv)












