Samarinda, klikmerdeka.com – Tidak hentinya masyarakat Indonesia diresahkan oleh kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintahan yang terkesan berlomba-lomba meresahkan masyarakat.
Pasalnya, setelah banyaknya kasus yang terjadi di awal tahun ini, masyarakat dikejutkan dengan berita yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, yaitu tertanggal 14 Maret 2025, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat tertutup di hotel bintang 5 dengan membahas revisi undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 – entah segenting apa atau ada kepentingan apa sehingga suara rakyat tidak diperlukan di revisi UU TNI ini.
Bermula dari RUU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025 setelah muncul Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Terdapat 3 pasal yang menjadi sorotan di Revisi Undang-Undang ini, yaitu pasal 3, pasal 47, dan pasal 53.
Hal ini memicu kegeraman dan kemarahan masyarakat sipil hingga mahasiswa sebab salah satu revisi UU TNI ini adalah memperluas kontribusi TNI dalam ranah instansi sipil, awalnya terdapat 10 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, lalu pada revisi UU TNI diwacanakan akan menjadi 15 Kementerian/lembaga serta adanya perubahan tugas pokok yang semula 14 tugas menjadi 16 tugas.
Dengan begitu, terhitung 2.500 lebih prajurit sudah menduduki instansi sipil, jika disahkan RUU TNI ini, otomatis kontribusi atau keterlibatan militer akan lebih banyak lagi di sipil.
Meski masifnya penolakan dan kemarahan dari berbagai kalangan masyarakat, pada tanggal 20 maret 2025 DPR mengesahkan revisi undang-undang TNI menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR.
Transparansi dan kontribusi publik tidak diindahkan oleh DPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perwakilan suara rakyat, hal ini bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-perundangan yang seharusnya bersifat demokratis dan berbasis HAM.
Tindakan ngebut pemerintah perlu dipertanyakan, mengapa revisi undang-undang ini disahkan secepat kilat, padahal banyak RUU yang lebih genting untuk di-sahkan.
Kekhawatiran masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa ini mendasar karena kemungkinan besar resiko yang terjadi adalah berdampak buruk pada HAM, supremasi sipil, dan prinsip-prinsip demokrasi. Dikhawatirkan juga Dwifungsi TNI akan hidup kembali seperti di era orde baru.
1. Sejarah UU TNI
Tuntutan masyarakat serta demo besar-besaran di berbagai daerah Indonesia oleh setiap lini masyarakat menjadi bukti bahwa suara mereka penting untuk didengar sebagai bahan perhitungan sebelum mengesahkan RUU, bukan hanya suara-suara bising dan pajangan untuk dinikmati apalagi dikhianati, masyarakat kita bukan masyarakat yang “Kampungan” seperti yang dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak.
Bersuara lantang dan berteriak mengenai keadilan merupakan demokrasi sesungguhnya. Sebagai masyarakat Indonesia tidak ingin jika dwifungsi ABRI kembali lagi seperti masa gelap Orde Baru.
Perluasan peran Militer di ranah sipil, potensi kembalinya dwifungsi ABRI, dan ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi prajurit yang melanggar aturan.
Militer seharusnya fokus kepada tugas dan fungsi sebagai pertahanan negara, turun langsung di lapangan, bukannya memiliki peran ganda dalam politik dan sipil.
Keresahan masyarakat bukan hanya dari tindakan pemerintah dengan melakukan rapat secara tertutup di hotel bintang 5 atau ketidakjelasan RUU TNI yang seharusnya tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025, tetapi juga karena Sejarah kelam menyelimuti Indonesia pada masa Orde Baru. Penjelasan dari dwifungsi ABRI adalah sebuah kebijakan yang mengatur fungsi ABRI sebagai kekuatan militer serta sosial-politik.
Melalui dwifungsi ABRI di era Orde Baru, ABRI atau yang kita kenal TNI menjalankan peran ganda, sebagai kekuatan pertahanan di Indonesia dan sebagai pemerintahan sipil. Semuanya berangkat dari gagasan A. H. Nasution yang mencetuskan Dwifungsi ABRI dengan sebutan konsep jalan tengah pada era orde baru awal, kemudian Dwifungsi ABRI diresmikan oleh Soeharto selaku presiden pada tahun 1982 dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1982, mulai dari situ militer mendominasi pada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini mempengaruhi kestabilan sosial dan politik di Indonesia.
Sebab akibat dari dilegalkannya Dwifungsi ABRI pada era Orde baru berdampak negatif secara signifikan seperti minimnya ruang untuk warga sipil, tidak adanya transparansi, KKN, hingga pembatasan berpendapat di negara demokrasi.
Fenoma-fenoma ini menjadi sejarah kelam yang membekas, pasalnya dominasi militer mengakibatkan praktik otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia seperti tragedi trisakti, peristiwa semanggi, peristiwa tanjung priok yang mengakibatkan 400 orang tewas, penghilangan paksa aktivis, dan masih banyak lagi.
Peristiwa ini menyebabkan trauma mendalam bagi rakyat Indonesia, mulut-mulut yang bersuara lantang pada era orba diatasi dengan pembungkaman, penculikan, pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer. Menurut artikel ilmiah Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa karya Azwar dan suryana (2021), alasan perlahan-lahan dwifungsi ABRI dicabut saat reformasi disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oknum militer maupun Soeharto sendiri.
Pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (2000) resmi dilakukan penghapusan dwifungsi ABRI yang mengakibatkan TNI harus melepaskan peran gandanya di sosial dan politik. Tindakan penghapusan ini lahir dari suara-suara rakyat yang menjatuhkan rezim orde baru pada tahun 1998.
Waktu berjalan begitu cepat, 27 tahun berlalu sejak runtuhnya era orde baru, muncul pengesahan revisi undang-undang TNI, salah satunya menambah ruang untuk para militer agar menjabat di pemerintahan sipil – seperti era orba, sehingga terdapat hashtag #orback.
Sudah pantasnya masyarakat geram, murka, dan beramai-ramai turun demo di depan gedung DPR, karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu melegalkan dwifungsi TNI bisa sangat mungkin terjadi, melihat masa lalu yang kelam di saat pemerintahan sipil dipenuhi oleh kalangan militer yang menjabat tentu masyarakat Indonesia tidak ingin di era ini kembali lagi merasakan tinggal di negara demokrasi yang tidak bebas bersuara.
2. Peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia
Konflik yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi sebuah pertanyaan besar, sebenarnya apa kedudukan, peran, serta fungsi TNI di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tertulis pada pasal 5, peran TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Fungsi TNI terdapat pada pasal 6 yaitu: (1) a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.
Terakhir tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI diatasi dengan berbagai cara yang bisa dilihat melalui UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Melihat dari peran, fungsi dan tugas pokok TNI bahwa militer seharusnya cukup bertugas di lapangan sebagai pertahanan negara, tidak perlu mengambil jabatan ganda dan tidak perlu juga merevisi undang-undang TNI dilakukan karena masing-masing masyarakat memiliki porsi masing-masing. Militer cukup di ranah militer, tidak perlu ikut campur dalam dapur sipil.
Pengesahan revisi undang-undang TNI sebagai undang-undang memberikan kemungkinan terburuk jika dwifungsi ABRI akan hidup kembali di era reformasi.
3. Analisis Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53 UU TNI.
Pasal 3 UU TNI baru-baru ini mengalami perubahan besar yang mengatur kedudukan TNI. Dalam UU TNI sebelumnya, presiden bertanggung jawab atas pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, dan Departemen Pertahanan bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi.
Namun, dalam perubahan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan koordinasi TNI kepada Kementerian Pertahanan dalam hal dukungan administrasi dan strategi pertahanan yang berkaitan dengan perencanaan strategis, serta menegaskan peran Kementerian Pertahanan.
Pasal 7 UU TNI mengatur operasi militer utama TNI, yang terbagi menjadi dua kategori utama: operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Saat UU TNI yang baru diubah, jumlah OMP TNI meningkat dari empat belas menjadi enam belas.
Tugas ini mencakup berbagai aspek pertahanan dan keamanan negara. OMSP ditugaskan oleh UU TNI untuk memerangi terorisme, pemberontakan bersenjata, dan gerakan separatis bersenjata. Selain itu, TNI bertanggung jawab untuk menjaga wilayah perbatasan negara dan lokasi strategis penting.
Lebih lanjut, TNI bertugas menjalankan perdamaian internasional dan mengamankan Presiden, Wakil Presiden, dan keluarga mereka, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Tanggung jawab tambahan termasuk membantu pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberdayakan kekuatan pertahanan dan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
Selain itu, TNI menangani pengungsian, bantuan kemanusiaan, dan pengamanan tamu negara dan tamu asing. Selain itu, perubahan terbaru menambah dua tugas baru: membantu menangani ancaman siber dan melindungi warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Militer juga boleh terlibat membantu pemerintah melindungi pelayaran dan penerbangan dari ancaman.
Ini menunjukkan bahwa TNI telah berkembang untuk menangani tantangan keamanan yang semakin kompleks, seperti ancaman siber yang semakin meningkat di era komputer dan internet modern. Oleh karena itu, UU TNI baru menunjukkan komitmen TNI untuk meningkatkan peran mereka dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, baik di dalam maupun di luar negeri.
Melakukan pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta melakukan pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Pasal 7, Tambahan Tugas Operasi Militer Selain Perang: Pasal 7 RUU TNI menambah dua tugas baru untuk operasi militer selain perang, dari sebelumnya 14 menjadi 16.
Pasal 47 Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Salah satu perubahan yang paling signifikan yang dilakukan pada Pasal 47 Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) adalah perubahan pada Ayat (1) yang mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Pasal 47 UU TNI sebelumnya mengatur jabatan aktif TNI di kementerian dan lembaga sipil.
Namun, revisi terbaru mengubah aturan ini sehingga anggota TNI yang masih aktif dapat menjabat di 14 kementerian dan lembaga. Beberapa kementerian dan lembaga dalam UU TNI baru ini termasuk berbagai bidang yang berkaitan dengan politik dan keamanan negara serta pertahanan.
Pasal 53 Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Pasal 53 UU TNI mengubah usia pensiun prajurit. Usia pensiun prajurit bintara dan tamtama adalah 53 tahun, dan perwira 58 tahun. Namun, revisi terbaru memasukkan penyesuaian untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam manajemen sumber daya manusia TNI. Berdasarkan revisi Pasal 53, usia pensiun terbaru adalah sebagai berikut:
4. Dampak Dwifungsi TNI dan apa reaksi masyarakat serta stakeholders.
Dwifungsi TNI, yang memungkinkan militer terlibat dalam jabatan sipil, dapat mengganggu tatanan sosial dan menurunkan profesionalisme militer. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur sosial, di mana masyarakat sipil merasa terpinggirkan oleh dominasi militer. Ini juga dapat mengancam profesionalisme TNI karena perhatian mereka akan terpecah antara tanggung jawab sipil dan militer.
Pengalaman traumatis dari era Orde Baru, ketika militer terlibat dalam politik dan pemerintahan, menimbulkan kekhawatiran tentang kembalinya otoritarianisme dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi.
Revisi UU TNI dipandang oleh banyak organisasi hak asasi manusia dan koalisi masyarakat sipil sebagai mundurnya demokrasi. Perubahan ini biasanya memiliki tanggapan negatif dari masyarakat dan stakeholder.
Pelanggaran hak asasi manusia dan peningkatan kekerasan menimbulkan kekhawatiran masyarakat umum, serta kurangnya ruang untuk partisipasi publik yang penting. Stakeholder menuntut proses revisi dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat untuk mendengarkan dan mempertimbangkan suara masyarakat.
Di sisi lain, ada politisi yang mendukung revisi dengan alasan keamanan dan stabilitas, sementara yang lain menentangnya dengan alasan bahwa itu akan merusak demokrasi dan hak-hak sipil. Reaksi ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan akan keamanan dan perlindungan hak-hak sipil, serta tantangan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat sipil dan militer dalam demokrasi yang kuat.
UKM KPM FISIP UNMUL (Unit Kegiatan Mahasiswa Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat) berpartisipasi dalam demonstrasi hari ini, Jumat, 21 Maret 2025, di depan Kantor DPRD untuk menolak pengesahan UU TNI.
Dengan semangat yang luar biasa, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Hapuskan RUU TNI” dan “Batalkan RUU TNI”, menunjukkan kekhawatiran mereka akan dampak negatif dari revisi undang-undang tersebut terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Aksi ini mencerminkan suara mahasiswa yang menegaskan supremasi sipil di tengah kesulitan saat ini.
Mereka juga menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislatif. Aksi ini tidak hanya unjuk rasa; mereka juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk memberi tahu orang lain tentang bahaya dari pengesahan UU TNI. Mereka mengajak semua orang di masyarakat untuk bersatu untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam proses legislatif.
UKM KPM dengan penuh semangat berkomitmen untuk terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik di mana suara rakyat didengar dan dihargai.
5. Poin Tuntutan UKM KPM FISIP UNMUL
- Tolak Pengesahan UU TNI
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Copot Seluruh Prajurit Aktif TNI dari Ranah Sipil
“Kita harus mengawal revisi UU TNI untuk mencegah kembalinya pengaruh militer dalam birokrasi sipil.”
REFERENSI
BBC, T. (2025). Revisi UU TNI berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI – Mengapaada trauma militerisme era Orde Baru? BBC NEWS INDONESIA. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2jr4r5meyo
Dewi, N. K. T. C. (2025). Kilas Balik Penghapusan Dwifungsi ABRI yang Jadi Tuntutan Gerakan Reformasi 1998. TEMPO. https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-penghapusan-dwifungsi-abri-yang-jadi-tuntutan-gerakan-reformasi-1998-1222020
Yossihara, A. (2025). Apa yang Akan Terjadi bila RUU TNI Tetap Disahkan? Kompas.Id. https://www.kompas.id/artikel/apa-yang-akan-terjadi-bila-ruu-tni-tetap-disahkan
Chella Defa Anjelina, Irawan Sapto Adhi Tim Redaksi (2025), Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah. Kompas.Id. https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah.
Prihatini Wahyuningtyas (2025), Isi RUU TNI 2025 dan Daftar Pasal yang Kontroversial, Tirto.Id. Isi RUU TNI 2025 dan Daftar Pasal yang Kontroversial
Nikita Rosa, (2025), RUU TNI Itu Apa? Ini Penjelasan dan 4 Pasal yang Direvisi, detik.Edu. RUU TNI Itu Apa? Ini Penjelasan dan 4 Pasal yang Direvisi
Penulis: Princess Nadhira Nabila & Angelica Eiren Elyn Kailola Kepala Departement & Sekretaris Departement Kajian dan PenelitianUKM KPM FISIP UNMUL
Opini sepenuhnya pertanggungjawaban penulis bukan tanggung jawab klikmerdeka.com












