Samarinda, klikmerdeka.com – Rencana pelaksanaan tes urine bagi siswa di Kota Samarinda dinilai perlu dikaji lebih matang. DPRD Kota Samarinda menyebut persoalan anggaran menjadi salah satu tantangan apabila pemeriksaan tersebut diberlakukan bagi seluruh siswa di Kota Samarinda.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan wacana tersebut belum menjadi pembahasan dalam pertemuan sebelumnya. Namun, secara prinsip, ia tidak mempersoalkan apabila tes urine dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
“Tadi belum ada bahasan khusus terkait itu. Sebetulnya tidak ada masalah dengan tes urine,” kata Ismail, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian ialah kebutuhan anggaran apabila pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap siswa se-Kota Samarinda. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, biaya pelaksanaan tes urine dinilai tidak sedikit.
“Yang jadi kendala kaitannya dengan anggaran. Kalau anggaran dibebankan ke Pemerintah Kota untuk siswa se-Kota Samarinda dites urine, lumayan itu anggarannya,” jelasnya.
Ismail mengatakan, pembahasan mengenai tes urine tersebut masih terbuka untuk dilakukan ke depan. DPRD bersama pemerintah daerah perlu melihat kemampuan anggaran sekaligus mencari skema yang paling memungkinkan.
“Ini masih jadi bahasan ke depan. Kalau anggarannya tidak ada, kira-kira solusi atau alternatifnya apa,” ujarnya.
Ia menilai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah tetap perlu diperkuat. Tes urine dapat menjadi salah satu instrumen deteksi dini, namun pelaksanaannya harus dirancang dengan mempertimbangkan jumlah sasaran, biaya pemeriksaan, serta kemampuan APBD Kota Samarinda.
Karena itu, menurut Ismail, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan mekanisme yang tepat. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pelaksanaan secara bertahap maupun alternatif pembiayaan lainnya agar program pencegahan narkotika tetap dapat berjalan tanpa memberikan beban anggaran yang terlalu besar.
DPRD Samarinda berharap setiap kebijakan terkait pencegahan narkotika di kalangan pelajar dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. (fon/ Adv)












