Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Rabu (13/5/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemkot Samarinda menyepakati sejumlah regulasi strategis yang dinilai penting untuk mendukung arah pembangunan Kota Samarinda ke depan. Regulasi itu mencakup penguatan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata daerah, hingga perlindungan satuan pendidikan dari risiko bencana.
Diketahui, terdapat enam Raperda yang disahkan dalam rapat paripurna tersebut, terdiri dari empat usulan DPRD Kota Samarinda dan dua usulan Pemerintah Kota Samarinda. Pengesahan sejumlah regulasi itu diharapkan mampu memperkuat dasar hukum pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi pengesahan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda sekaligus politisi asal PDI Perjuangan, Ahmad Vananzda, menegaskan bahwa setiap perda yang dibentuk harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak justru menjadi beban bagi rakyat.
Menurutnya, DPRD Kota Samarinda akan terus mendukung setiap Raperda yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai regulasi daerah harus lahir dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
βBukan hanya empat Raperda saja yang sudah disahkan, terutama yang lalu maupun yang sudah disahkan. Kami ini partai yang dekat dengan rakyat, artinya Raperda-Raperda yang lalu asalkan untuk kepentingan rakyat kami dukung. Betul-betul untuk kepentingan rakyat, jangan sampai perda dibuat tetapi menyusahkan rakyat,β ujar Ahmad Vananzda, Jumat (15/5/26).
Ia juga menyoroti perda yang berkaitan dengan sektor pajak daerah. Menurutnya, kebijakan perpajakan tetap dapat diterima masyarakat selama hasil dari kebijakan tersebut benar-benar kembali untuk kepentingan publik, baik dalam bentuk pembangunan maupun peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
βContoh perda yang berkaitan dengan masalah pajak. Kalau perda itu dibuat dan kembali ke rakyat, saya pikir tidak ada masalah,β lanjutnya.
Di akhir, Ahmad Vananzda berharap seluruh perda yang telah disahkan nantinya dapat dijalankan secara maksimal serta diawasi dengan baik agar implementasinya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Samarinda. Ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan perda menjadi hal penting agar tujuan utama pembentukan regulasi daerah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat. (fon/adv)












